Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan penting bagi investor untuk berinvestasi. Laporan dari Bank Dunia yang berjudul Global Investment Competitiveness report 2017/2018 menunjukan bahwa 63% investor setuju bahwa ketersediaan talenta dan tenaga kerja yang ahli di negara tujuan merupakan faktor yang penting dalam memutuskan untuk berinvestasi. Laporan dari OECD (2005) menunjukan bahwa pencapaian pendidikan, keahlian tenaga kerja dan tingkat kesehatan populasi merupakan pendorong utama untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya perusahaan lokal dan asing melalui investasi baru. Selanjutnya penelitian Dutta dan Osei-Yeboah (2013) dalam Maxim (2016) yang menguji hubungan antara sumber daya manusia dan tingkat FDI di 76 negara berkembang menemukan bahwa tingkat literasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap FDI inflow. Lantas bagaimana perbandingan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan negara lain?
Sumber: OECD
Skor PISA merupakan indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia di bidang membaca, sains dan matematika. Perlu diperhatikan bahwa definisi dari membaca di PISA adalah kemampuan memahami bacaannya, bukan sekadar “bisa membaca”. Skor Indonesia di taun 2015 baik di bidang matematika, membaca dan sains dibawah Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura. Menarik jika diperhatikan bahwa skor Vietnam di ketiga bidang tersebut juga sudah mampu menyalip Malaysia dan Thailand.
Bank Dunia di tahun 2018 mengeluarkan Human Capital Index yang mampu mengukur seberapa besar modal manusia yang dimiliki anak yang dilahirkan saat ini, ketika dia telah berumur 18 tahun dengan adanya risiko kesehatan dan pendidikan yang buruk di tempat dia tinggal. DI ASEAN, rata-rata anak yan lahir sekarang akan memiliki 59% potensi produktivitas yang dimilikinya dan Indonesia hanya 53%. Bahkan, Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Perbaikan kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting. Keputusan dari Presiden Jokowi untuk fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia merupakan keputusan yang tepat karena dapat mengundang investasi yang lebih banyak. Lantas, kebijakan apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia?
Laporan dari Bank Dunia di Juni 2018 yang berjudul “Learning more, growing faster” memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Pertama dari pemerintah daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang rendah harus merekrut sumber daya dan dukungan teknis yang berkualitas untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi dan membantu sekolah yang membutuhkan bantuan. Dukungan ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih baik sehingga mampu membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan berbagai aktivitas lainnya.
Kedua, mekanisme transfer dana pendidikan dari pusat ke daerah dapat menggunakan model performance-based sehingga pemerintah daerah terpacu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Pemerintah daerah yang berhasil memenuhi target yang spesifik, misalnya jika mampu memberikan standar pelayanan minimum pendidikan, maka pemerintah daerah dapat mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih banyak.
Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh anak-anak Indonesia memiliki akses ke pendidikan dini yang berkualitas. Dampak dari partisipasi di pendidikan usia dini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap anak di jangka panjang. Berbagai negara maju sepeti Jepang, Korea Selatan dan Singapura benar-benar memperhatikan pendidikan usia dini dan terus meningkatkan kualitas kurikulum dan model pembelajarannya.
Keempat berkaitan dengan guru. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan standar kualifikasi guru yang lebih baik serta memberikan model insentif yang lebih tepat. Dari segi kualifikasi, standar untuk menjadi guru harus ditingkatkan, misalnya adanya standar minimum mengenai tingkat pengetahuan khusus yang harus dimiliki guru di seluruh daerah sehingga mampu membantu anak-anak untuk lepas dari jebakan berpengetahuan rendah. Dari segi insentif, guru perlu dimotivasi lebih agar memiliki kinerja yang lebih baik. Insentif tersebut harus berkaitan dengan standar evaluasi dan performa dari guru yang lebih detail, misalnya mengikuti program KIAT GURU. KIAT Guru merupakan program untuk meningkatkan kualitas pembelajran di daerah terpencil di Indonesia melalui peran masyarakat dala melaporkan kehadiran dan kinerja dari guru.
Kelima adalah Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) harus melanjutkan usahanya untuk meningkatkan integritas dari ujian nasional melalui ujian nasional berbasis komputer serta memperluas jangkauan dari tes diagnosis nasional (AKSI). Hasil dari tes tersebut harus dibuka untuk publik, dibagikan dengan pemerintah daerah dan sekolah serta terus dibandingkan dengan hasil dari berbagai ujian tingkat internasional.
Perbaikan sumber daya manusia akan menarik investasi ke Indonesia serta memberikan spillover yang lebih besar. Mari bersama-sama kita kawal dan tagih komitmen dari Presiden Jokowi yang “katanya” akan fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
About Author
