Tidak dapat dipungkiri bahwa ekspor merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Neraca perdagangan bergerak ke arah minus atau surplus tergantung kepada performa ekspor suatu negara. Saat sekarang ini ekspor terbesar Indonesia didominasi sektor yang berasal dari alam. Ekspor Indonesia dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh sektor produk minyak bumi dan produk turunannya.
Sumber: Trademap
Grafik di atas menunjukkan bahwa ekspor Indonesia sebagian besarnya berasal dari sumber energi yang tak terbarukan dan tergolong tidak kompleks. Data dari Kementerian Perindustrian bahkan mengatakan bahwa 60% dari manufaktur Indonesia masih didominasi sektor yang berbasis sumber daya alam.
Performa ekspor Indonesia yang masih mengandalkan sektor yang bersumber dari alam ini sudah barang tentu akan mengalami penurunan dalam jangka panjang karena keterbatasan jumlah sumber daya alam. Efek dari dominasi minyak bumi dan kawan-kawan pada ekspor Indonesia ini juga akan menghambat perkembangan industri Indonesia karena total nilai ekspor yang ditargetkan dipenuhi oleh ekspor minyak bumi. Akibatnya perkembangan sektor-sektor lain yang seharusnya bisa memberikan kontribusi lebih pada ekspor jadi dikesampingkan.
Untuk mengatasi permasalahan ini maka ke depannya pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu meningkatkan produksi sektor-sektor lain. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan negara terhadap ekspor energi yang tidak terbarukan.
Apa yang harus dilakukan
- Memilih sektor
Langkah awal penting harus dilakukan adalah memilih sektor unggulan yang akan di boost pertumbuhannya sehingga dapat menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke depannya. Pemilihan sektor unggulan harus dilakukan terlebih dahulu karena masing-masing sektor memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak semua sektor bisa dijadikan sebagai sektor andalan. Pemerintah harus memilih sektor pemenang karena pemerintah akan kewalahan jika semua sektor di boost perkembangannya dalam waktu yang bersamaan. Sektor yang dipilih kemudian dijadikan sebagai pionir untuk sektor-sektor lainnya setidaknya memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:
a. Semakin ke hilir semakin baik dalam artian memiliki kompleksitas dalam pembuatannya;
b. Kebutuhan dalam negeri besar dan pasar besar, hal ini akan berimplikasi ketika produksi ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor, secara otomatis kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi;
c. Memiliki opportunity gain yang besar sehingga bisa terus bertumbuh jika diproduksi untuk jangka panjang dan memberikan kontribus besar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
d. Memiliki potensi ekspor yang besar.
2. Menganalisis keadaan pasar
Konsep yang dikenalkan oleh Modern Industrial Policy (MIP) mengatakan bahwa pertanyaan besarnya bukan apakah pemerintah harus melakukan intervensi atau tidak, melainkan intervensi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga menghasilkan dampak yang signifikan. Konsep MIP mengajarkan bahwa sebelum mengambil kebijakan, pemerintah harus mengidentifikasi kegagalan pasar terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan intervensi seperti apa yang sekiranya tepat untuk dilakukan.
3. Melakukan intervensi
Contoh intervensi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan diversifikasi, jumlah produksi, dan ekspor secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut:
a. Input Umum
• Penyederhanaan prosedur-prosedur berkaitan dengan usaha
• Peningkatan efisiensi dan akses listrik
• Peningkatan dan optimalisasi infrastruktur pendukung
• Menyederhanakan aturan terkait pajak
• Peningkatan akses TIK untuk membantu ekspor perusahaan
b. Intervensi Pasar
• Insentif untuk perusahaan yang menggunakan teknologi baru
• Keringanan pajak untuk beberapa sektor yang dipilih
• Fasilitas untuk ekspor produk high-tech
• Membantu promosi produk kepada pihak konsumen di luar negeri
Pada akhirnya bagaimanapun harus ada kerja sama yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan pihak swasta sebagai pelaku usaha agar kebijakan yang diambil tepat guna dan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini karena tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan baik tetapi terhalang saat implementasi karena kondisi lapangan yang tidak diketahui oleh pemerintah.
About Author
