Taiwan menjadi negara tujuan yang menarik bagi FDI karena daya beli masyarakatnya yang tinggi serta kelengkapan input dan sumber daya yang dibutuhkan industri. World Bank menempatkan Taiwan pada peringkat ke-13 dari 190 negara dalam peringkat EODB 2019, naik dua tempat dibandingkan tahun sebelumnya.
FDI yang masuk ke Taiwan pada 2018 senilai USD 6.998 juta yang merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada 2018, Belanda dan Jepang menjadi investor terbesar di Taiwan dengan investasi sebesar 30 % dan 13,4 % dari total FDI Taiwan, dimana industri komponen elektronik menjadi sektor yang paling diminati di sana.
Dukungan Penuh Pemerintah
Pemerintah Taiwan dikenal sangat ketat dalam hal keterlibatan pengaturan investasi dan industri serta dalam implementasinya. Dalam presentasinya, Kanchoochat seorang Profesor Ekonomi Politik dari Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Jepang, menampilkan perbedaan tingkat keterlibatan pemerintah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura dalam mengatur Investasi dan Perindustriannya.
Dukungan Taiwan sangat kuat terhadap industri baru dan industri ekspor. Meskipun industri utama (industri hulu) dikuasai oleh BUMN-nya, namun dukungan terhadap industri kecil menengahnya sangat kuat yang ditunjukkan dengan investasi negara terhadap pengembangan R&D dan infrastruktur yang diperlukan SMEs. Negara juga menjadi pemegang kendali dalam mengelola proses R&D di negaranya, artinya dukungan pemerintah terhadap proses penelitian sangatlah kuat.
Dalam implementasinya, pembuatan aturan sangatlah terpusat, pemerintah menjadi kontrol terhadap asosiasi perusahaan swasta yang ada meskipun peran dari asosiasi ini masih sangat penting. Taiwan juga berhasil mempersingkat proses perizinan mendirikan bangunan (konstruksi) dengan mengurangi waktu perizinan, meningkatkan efisiensi pelayanan satu jendela yang terletak di Taipei City Construction Management Office, dan meningkatkan kualitas online service-nya.
Daftar Negatif Investasi bagi Taiwan saat ini
Taiwan telah mengurangi daftar negatif investasinya hingga kurang dari 1% sektor manufaktur dan 5% sektor jasa. Salah satu contohnya, kepemilikan asing untuk perusahaan telekomunikasi maksimal 60% dengan FDI limitnya 49%. Taiwan juga membatasi maksimal 20% kepemilikan asing dalam sektor-sektor publik, seperti penyiaran satelit tv, distribusi pipa gas alam, kereta api cepat, bisnis transportasi penerbangan, dan pelayaran internasional. Inti dari kenapa Taiwan masih menerapkan daftar negatif investasi adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan negara serta keseimbangan lingkungan.
Jaminan Kepemilikan
Tidak ada perusahaan asing yang dinasionalisasikan atau diambil alih oleh Taiwan. Hal ini diatur dalam undang-undang Taiwan, bahwa tidak ada perusahaan dengan minimal 45% kepemilikan asing dapat di nasionalisasikan untuk periode 20 tahun setelah perusahaan itu didirikan. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pertahanan nasional dan apabila pengambilalihan harus dilakukan maka akan diberikan kompensasi yang masuk akal.
Taiwan juga Menawarkan berbagai skema previlege dan insentif fiskal
Previlege diberikan pada mereka yang berinvestasi di sektor Manufacturing, IT dan Elektronik, serta industri di Free Trade Zone. Sejak 2004, Taiwan telah memberlakukan zona perdagangan bebas/pelabuhan bebas yang beroperasi di Keelung, diikuti Bandara internasional di Taoyuan, dan pelabuhan internasional di Kaohsiung, Taichung, Suao, dan Taipei. Dengan dibukanya jalur perdagangan bebas, pemerintah melonggarkan pembatasan pergerakan barang dagangan, modal, dan tenaga kerja ke dalam dan keluar zona tersebut.
Taiwan juga memberikan preferensi pajak insentif untuk pekerja profesional asing sehingga dapat menarik profesional dari negara lain. Untuk meningkatkan kualitas industrinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit investasi untuk pengeluaran R&D perusahaan serta fasilitas lembaga penelitian yang mendukung industri.
Menyediakan SDM yang efisien
Selain terdapat banyak tenaga kerja terampil dan berkualitas, Taiwan juga menjanjikan upah yang terjangkau bagi investor. Rata-rata upah bulanan yang dikeluarkan di Taiwan per 2018 adalah TWD 40.787.
Taiwan juga meluncurkan Intelligent of Taiwan yang kurikulumnya disesuaikan dengan kompetisi industri. Total dana yang dikeluarkan untuk pengembangan pendidikan dan skill warga negaranya adalah 6,64 milyar poundsterling yang dialokasikan pada 2016 dengan fokus area pembelajaran Bahasa inggris, Continual Personal Development (CPD), Information Technology (IT), digital learning, vocational training and teaching quality improvement in higher education.
Klaster Industri yang menjadi Percontohan
Taiwan memiliki lebih dari 70 klaster industri yang dikhususkan untuk produk-produk manufaktur seperti di Hsin Chu khusus industri Elektronik & IT, optoelektronik, software, biotech, Tainan khusus industri optoelektronik, yachts, tekstil & garmen), dsb. Secara umum klaster industri dibagi menjadi 4, elektronik & IT di utara, mesin presisi di pusat, petrokimia dan industri berat di selatan. Pemerintah juga meluncurkan Undang-undang khusus EDZ (Economic Demonstration Zones), melakukan pengembangan infrastruktur nasional, modernisasi jaringan kereta api dan distribusi air, pengembangan energi terbarukan dan daerah perkotaan.
Tentunya, tidak semua kebijakan yang diterapkan Taiwan dapat kita tiru begitu saja tanpa adanya kajian mendalam dan komprehensif. Apa yang dilakukan Taiwan bisa menjadi gambaran bagaimana suatu negara keluar dari middle income trap melalui dukungan pemerintah yang kuat dalam mengelola investasi dan industrinya. Setelahnya, tinggal bagaimana hasil kajian mendalam dapat menetapkan kebijakan mana yang paling sesuai diterapkan di Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonominya.
About Author
