Istilah substitusi impor cukup sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ketika Presiden Joko Widodo mengenalkan Kabinet Indonesia Maju, Presiden menyampaikan bahwa tugas dari Menko Perekonomian adalah membuat terobosan dan mensinergikan kementerian untuk meningkatkan peluang kerja, menurunkan defisit transaksi berjalan dan mengembangkan industrialisasi berorientasi ekspor dan substitusi impor. Istilah substitusi impor tidak hanya disampaikan Presiden Joko Widodo saat mendeskripsikan tugas dari Menko Perekonomian, tetapi juga Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian turut diberikan tugas untuk melakukan industrialisasi substitusi impor, industrialisasi orientasi ekspor dan teknologi untuk UMKM.
Istilah industrialisasi substitusi impor merujuk pada kebijakan pembangunan di abad 20. Sebelumnya, teori tersebut telah “terdengar” sejak abad ke 18 dan didukung oleh ekonom seperti Alexander Hamilton dan Friedrich List (Segal dalam Investopedia, 2019). Industrialisasi berbasis substitusi impor merupakan strategi bagi negara berkembang atau emerging market untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dengan cara melindungi industri domestik, sehingga industri domestik mampu memproduksi barang yang lebih kompetitif terhadap barang impor (Segal dalam Investopedia, 2019). Tujuan utama dari kebijakan substitusi impor adalah melindungi, memperkuat dan membantu industri domestik agar mampu tumbuh melalui kebijakan tariff, kuota, subsidi pemerintah dan berbagai instrumen lainnya. Perlindungan terhadap industri domestik dapat dikatakan sebagai cara agar negara-negara maju tidak mendominasi ataupun menguasai negara yang masih berkembang.
Strategi pembangunan melalui substitusi impor biasanya menggunakan tariff, kuota dan nilai tukar untuk mendorong produksi dari industri domestik. Kebijakan tersebut mengarahkan alokasi sumber daya untuk agar produksi dari industri domestik dijual dalam pasar domestik daripada diekspor (Grabowski, 1994). Akan ada dampak langsung dari penerapan tarif dan kuota dalam pendekatan strategi tersebut. Industri domestik akan mampu meningkatkan produksi untuk pasar domestik dengan cara melindungi pasar domestik dari kompetisi asing (Grabowski, 1994). Kebijakan nilai tukar untuk mata uang domestik biasanya overvalued sehingga impor barang modal untuk proses industrialisasi dapat lebih murah (Grabowski, 1994). Dampak dari kebijakan nilai tukar tersebut adalah mata uang asing yang semakin langka.
Dalam tahap awal, negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dapat mencoba untuk memproduksi barang manufaktur sederhana untuk dikonsumsi. Contoh industri pada tahap ini adalah tekstil, pakaian, alas kaki dan pengolahanan makanan (Grabowski, 1994). Dalam tahap kedua, kebijakan substitusi impor melindungi perusahaan domestik yang memproduksi berbagai barang modal untuk and padat teknologi. Barang tersebut secara umum terdiri dari produk konsumsi yang tahan lama, barang setengah jadi dan barang modal (Grabowski, 1994).
About Author
